Semarang – Sebuah inisiatif baru dalam upaya menjaga perdamaian dan membumikan budaya mediasi di Indonesia resmi diluncurkan. Confluence Nusantara (Peace Confluence Nusantara), sebuah lembaga pelatihan dan jasa mediasi, diresmikan pada Rabu, 7 Agustus 2024, di kampus 1 Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang.
Peluncuran ini dirangkai dengan talk show bertajuk “Pencegahan Konflik Sosial dan Pembangunan Kota Inklusi Menjelang Pilkada Serentak 2024,” yang dihadiri oleh akademisi, tokoh agama, praktisi mediasi, dan mahasiswa. Acara ini secara resmi dibuka oleh Dekan FISIP UNWAHAS, Dr. H. Agus Riyanto, S.I.P., M.Si..
Saiful Rizal, S.I.P., M.Sos., selaku Direktur Eksekutif Confluence Nusantara, menjelaskan bahwa nama “Confluence” yang berarti “Muara” membawa harapan agar lembaga ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai elemen untuk menciptakan perdamaian.
Rizal secara khusus menekankan bahwa pendirian Confluence Nusantara didorong oleh peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, yang bertindak sebagai salah satu inisiator dan mitra strategis utama. Keterlibatan FKUB memperkuat komitmen lembaga ini dalam mengatasi konflik berbasis identitas dan agama, serta mempromosikan kerukunan antarumat.
“Confluence Nusantara lahir untuk memberikan ruang aktualisasi bagi para anak muda dan senior yang konsen pada isu perdamaian dan pemahaman konflik,” ujar Rizal. “Visi kami adalah membudayakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) dalam penyelesaian konflik”. Lembaga ini juga menggandeng Pusat Mediasi Semarang yang merupakan mitra strategis alumni Walisongo Mediation Center (WMC).
Sesi diskusi panel menyoroti dinamika sosial politik, khususnya menjelang Pilkada serentak 2024, yang dianggap berpotensi mengikis modal sosial masyarakat.
Halili Hasan (Direktur Eksekutif Setara Institute), menyampaikan kekhawatiran terkait potensi disintegrasi sosial. Ia menyebut Pilkada bisa menjadi “faktor perusak” (degrading factor) bagi modal sosial masyarakat. Halili juga mengaitkan prediksi banyak pihak yang merasa cemas bahwa target Indonesia Emas 2045 bisa berbalik menjadi “Indonesia Cemas” jika masalah sistemik seperti politik elektoral yang feodal dan krisis moral terus terjadi. Ia menegaskan bahwa kota inklusif adalah puncak dari toleransi dan hanya dapat terwujud jika ada kerja sama harmonis antara sistem pemerintahan dan sistem sosial.
Dr. H. Muhammad Sulton, M.Ag. (Senior Trainer WMC), menggarisbawahi tantangan budaya di masyarakat Indonesia. “Hal yang paling berat adalah membongkar budaya litigasi atau menang-kalah,” katanya. Ia menekankan pentingnya mencapai “damai positif” (positive peace) dan merevitalisasi kearifan lokal yang berorientasi pada kerja sama, bukan permusuhan. Sulton mendorong munculnya budaya “kekitaan,” bukan “kekamuan,” dalam menyelesaikan konflik.
Dr. Ali Martin, S.I.P., M.Si. (Akademisi FISIP UNWAHAS), menyoroti pergeseran partisipasi politik di era Pilkada. Menurutnya, proses elektoral saat ini cenderung mengarah pada mobilisasi massa, bukan partisipasi sejati. Martin juga menjelaskan bagaimana konflik seringkali dipicu oleh identitas yang memunculkan mentalitas “mereka dan kita,” sehingga kampus dituntut untuk memberikan pendidikan politik yang aplikatif, bukan sekadar teori.
Susanto, S.I.P., M.Sos. (Peneliti Indomargin Research and Consulting), menambahkan bahwa hasil riset menunjukkan konflik yang muncul di masa Pemilu seringkali berwujud konflik pribadi di tingkat masyarakat, bahkan dalam satu keluarga. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendidikan politik yang masif kepada masyarakat umum, tidak hanya terbatas pada kader partai, untuk meminimalisir dampak polarisasi.
Secara keseluruhan, para narasumber sepakat bahwa Confluence Nusantara diharapkan dapat berperan penting sebagai pihak ketiga yang netral untuk memediasi berbagai konflik, baik yang berbasis kepentingan politik, agama, maupun sosial budaya, demi menjaga stabilitas dan kerukunan menjelang dan pasca Pilkada serentak 2024.
